Kerawanan pelanggaran Pemilu di Kota Bekasi semakin tinggi, sehingga potensi terjadinya pelanggaran Pemilu semakin besar
KOTA BEKASI, BksOL - Salah satunya terkait dugaan politisasi jersey (kustom) sepak bola yang digunakan para Camat di Kota Bekasi pada saat gelaran pertandingan persahabatan bahwa Pj.Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad melakukan kesepakatan dengan Bank Jabar Banten (BJB) yang dilaksanakan secara diam-diam.
Menyikapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM), Mulyadi meminta Bawaslu harus Tegak Lurus jangan sibuk mengawasi jari. Segera tegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Baca juga: Jika Bawaslu Tidak Bisa Bekerja, FORKIM; Suruh Bawaslu Membantu Sortir Melipat Surat Suara Logistik KPU Kota Bekasi
“Jika Bawaslu Kota Bekasi keberpihakan kepada pelanggaran Pemilu akan berdampak yaitu tidak percayanya masyarakat Kota Bekasi terhadap Lembaga Pengawas Pemilu dan hasil Pemilu. Selain itu, kepercayaan publik juga menurun kepada instansi penegak hukum maupun Aparatur Negara,” tegas Mulyadi, Kamis (4/1/2024).
Baca juga: Beredar Video Caleg Golkar DPRD Kota Bekasi Tandem dengan Ade Puspitasari Meremehkan Bawaslu Namun Tak Ditindaklanjuti Sama Sekali
Mulyadi juga menilai kerja-kerja Bawaslu Kota Bekasi saat ini hanya formalitas semata tanpa ada penindakan signifikan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Bekasi.
Baca juga: Caleg PPP Ini Konsisten Tegak Lurus Ikuti Perintah Partai dan Dukung Penuh Program Harga Murah, Kerja Mudah, Hidup Berkah, Pilih Ka’bah buat Kota Bekasi
Baca juga: Taat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Pj.Walikota Bekasi Raih Anugerah Philotra dari Pemprov Jawa Barat
Mulyadi juga menyampaikan meskipun tidak tersurat, gerakan politik Pj.Walikota Bekasi secara tersirat mulai terlihat genit dan kegenitannya sudah mulai diartikulasikan oleh aparatur di bawahnya, khususnya para Camat di Kota Bekasi.
Baca juga: Diduga Terkait Aksi Pelaporan kepada Bawaslu Namun Tak Juga Ditanggapi Serius, Kantor Sekretariat PC PMII Diteror Lemparan Batu
“Apa itu maksudnya, para Camat memperlihatkan Jersey bernomor 2 (dua), dan kenapa itu Pj.Walikota Bekasi, seperti tutup mata?” ujar Mulyadi seolah bertanya.
Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Mengetahui Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?
Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi
Sebagaimana diketahui, ASN di tahun politik ini, menurut Mulyadi dalam berswafoto pun diatur.
“Ini secara terang terangan berFoto secara kompak memperlihatkan nomor 2 (dua), makanya wajar pada masa peralihan dari Walikota ke Pj.Walikota banyak PNS yang berani bermain politik, Pj.Walikota Bekasi tidak menindaknya,” papar Mulyadi tajam.
Baca juga: Kinerja Kadispora Buruk, Pj Walikota Bekasi Minta Maaf pada Penyandang Disabilitas
Lebih lanjut, Mulyadi menandaskan, sikap diam dan tidak adanya ketegasan Pj.Walikota Bekasi selama ini, menandakan Pj.Walikota Bekasi jelas mempunyai misi politik ketika hajat Pilpres tinggal dalam hitungan hari.
“Padahal Pj.Walikota Bekasi selaku ASN Pejabat di Kemendagri yang ditunjuk, harusnya netral ini malah mulai genit. Kami dapat informasi kok, Pj.Walikota bersama beberapa Kepala OPD mulai intens melakukan pertemuan dengan dalih penguatan birokrasi di luar Kota Bekasi,” ungkap Mulyadi.
“Dan ternyata hasilnya itu Pj.Walikota mulai mengarahkan Pejabat di bawah untuk mengkampanyekan salah satu Capres,” tegas Mulyadi mengakhiri.
Baca juga: Aktivis 98 Buya Azwar Furgudyama Undang Insan Media Peluncuran “Buku Hitam Prabowo Subiyanto”
Diketahui, sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN memiliki asas netralitas dalam Dunia Politik.
Namun, di Pemerintah Kota Bekasi terlihat adanya sebuah sikap Politik Praktis yang coba diperankan oleh ASN Pemkot Bekasi. [■]
