Aksi Demo Mahasiswa di Kemendagri Tuntut Berhentikan Pj Walikota Bekasi

Kritisi Kebijakan Pj. Walikota Bekasi, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung Kementrian Dalam Negeri

bekasi-online.com, Rabu, 20 Maret 2024, 10:47 WIB, YRN

JAKARTA, BksOL - Puluhan pemuda mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Menggugat Kota Bekasi, Para Mahasiswa tersebut melakukan aksi demonstrasi langsung di depan gedung Kementrian Dalam Negeri yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Baca juga: Aksi Demo RPB Kembali Menyerang Kantor Bawaslu dan Kini Mulai Menuntut Turunkan Ketua KPU Kota Bekasi dan Penjarakan Caleg DPR RI Kota Bekasi

Para masa aksi tersebut mengkritisi kebijakan rotasi dan mutasi Pejabat Esselon II yang kabarnya akan dilakukan Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad dalam waktu dekat ini.

Baca juga: Jelang Pemilu Jokowi Kumpulkan Ratusan Penjabat Kepala Daerah di Istana, Ada Apa?

Menurut Koordinator aksi, Lana, dirinya menduga Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad melanggar aturan mengenai mutasi dan rotasi yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, menurutnya para Pejabat harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu.

Baca juga: Pj. Wali Kota Bekasi bersama Jajaran Pejabat Pemkot Bekasi Giat Tarling di Bekasi Barat

Baca juga: Ini kata DR Andi Sopandi Soal Konflik Rotasi Di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi

"Kami menduga ada kejanggalan dalam kebijakan yang dilakukan Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad untuk mutasi dan rotasi yakni melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 131 ayat 1, 2, dan 3," ucapnya, Rabu (20/4/2024).

Baca juga: Jumat Curhat dengan Kapolres Metro Depok Bersama Warga Kelurahan Kukusan Beji, Kota Depok

Seharusnya, sambung Lana, PJ tidak membuat kebijakan yang gaduh, yang sudah ada dijalankan saja. Kami berharap tidak lagi membuat situasi yang menegangkan atau membuat mereka para Pejabat Pemkot tersebut menjadi kurang nyaman.

“Ga ada urgensinya, kami semua turun hanya ingin mempertanyakan kebijakannya yang dikeluarkan oleh Pj Walikota Bekasi ini jangan jadi kesan cawe-cawe,” beber Lana kepada media.

Baca juga: Tahap Sidang Awal Pelapor Pemantau Pemilu Independent Nasional dengan Pihak Bawaslu, Gakkumdu dan KPU Kabupaten Bekasi

“Sudahlah kerja saja lakukan maksimal, jangan mentang-mentang punya kekuasaan bisa bertindak seenaknya saja, seharusnya PJ Wali kota Bekasi lebih fokus pada harga bahan baku yang sedang naik hari dan kami rasa hal demikian yang lebih dibutuhkan Masyrakat,” imbuh Lana.

Baca juga: Bukber dengan Wartawan, Gani Muhamad Menjawab Pertanyaan Seputar Agenda Peningkatan Kondusifitas di Kota Bekasi, Persiapan Arus Mudik Lebaran, Isu Rotasi dan Mutasi di Lingkungan Pemkot

Di sisa waktu Jabatan PJ yang hanya 9 bulan, kata Lana, jangan karena hasutan segelintir oknum nanti kebijakan Pj Walikota akan mendapat pertentangan dari banyak pihak.

Imbasnya masyarakat yang akan jadi korban. Mari kita buat Bekasi aman dan damai di tengah pelaksanaan penghitungan suara Pemilu 2024.

Baca juga: Ketidakpercayaan Publik kepada Kinerja KPU dan Bawaslu, Sehingga Timbul Menjamurnya Tim Independen Pengawasan Pemilu yang Justru Lebih Tegas

Selain itu, terdapat juga peraturan yang tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ terkait kewenangan sangat terbatas bagi Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, Bupati dan Walikota.

Massa Aksi akhirnya ditemui salah satu perwakilan dari Kemendagri.

Bersambung ke halaman berikutnya…. [■]

Reporter: YudRN-TimRedaksi, Editor: DikRizal