Pj. Walikota Bekasi, Rd. Gani Muhammad Dituding Kangkangi Pemerintah Pusat Terkait UMK, FORKIM: Kepemimpinan Raden Gani Gagal!
BEKASI, BksOL - Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi menilai langkah Pj. Walikota Bekasi menaikkan Upah Minimum UMK Kota Bekasi hal tersebut membuat pengusaha Kota Bekasi gulung tikar.
Baca juga: Pemerintah Kota Bekasi Kembali Meraih Anugerah Kota Terinovatif Peringkat Ke-2 Tingkat Nasional
Menurutnya, hal tersebut terkait dengan rekomendasi Penjabat (Pj) Walikota Bekasi soal UMK dengan cara membuat permainan sekehendak hatinya.
Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Mengetahui Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?
Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi
"Umumnya kecemburuan antar buruh seperti ini hadir saat wilayah tersebut relatif dekat dan memiliki kondisi yang dianggap sama oleh masyarakat awam.
Baca juga: Caleg PPP Ini Konsisten Tegak Lurus Ikuti Perintah Partai dan Dukung Penuh Program Harga Murah, Kerja Mudah, Hidup Berkah, Pilih Ka’bah buat Kota Bekasi
Tidak jarang hal ini kemudian memicu demo para buruh yang sifatnya anarkis. Salah satu kasus yang menyeruak akibat kecemburuan ini adalah kasus setelah ditetapkannya upah minimum kota Bekasi menembus UMK 2024 tertinggi di Indonesia, kalahkan Karawang Upah Minimum minimum yang ditetapkan di Kota Bekasi naik 3,59% jadi Rp 5.343.430.
Angka ini tentu sangat besar bila dibandingkan dengan nilai UMK Kabupaten Karawang naik 1,58% jadi Rp5.257.834 dan Kabupaten Bekasi naik 1,59% jadi Rp 5.219.263," ungkapnya.
Mulyadi menambahkan, penetapan UMK di Kota Bekasi didasarkan pada alasan yang tidak masuk akal angka UMK Kota Bekasi yang lebih tinggi dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang memiliki lebih banyak perusahaan dan kegiatan industri dari pada Kota Bekasi.
Baca juga: PAD 2023 Merosot, FORKIM Sindir Sejak Era Tri Adhianto Pengelolaan Keuangan Daerah Amburadul Diwariskan ke Pj Walikota, Gani Muhammad
Selain itu, jumlah pekerja di tempat ini juga lebih banyak dari pada di Kota Bekasi.
"Lebih anehnya lagi angka kenaikan UMK sebelumnya sebesar 14,02 persen murni atas rekomendasi Pj. Walikota Bekasi ke Pj. Gubernur Jawa Barat. Angka tersebut bukanlah hasil dari rapat Dewan Pengupahan Kota Bekasi.” bebernya lagi.
Pj. Walikota Bekasi sekarang jangan sekedar ingin berbeda namun tak punya konsep yang jelas mengesankan sedang melakukan kebijakan politis kepada buruh yang selama ini menuntut kenaikan UMK, tegas Mulyadi.
Baca juga: Dituding Pj Walikota Tidak Menjaga Netralitas ASN oleh FORKIM, Gani Muhammad Gelar Acara Penandatanganan Pakta Integritas di Pemkot
Sampai berani mengangkangi aturan dari Pemerintah Pusat dengan merekomendasikan UMK tidak berdasarkan PP 51/2023 Tentang Pengupahan.
Tidak menyesuaikan perhitungannya sesuai ketentuan PP, yakni inflasi per September kota Bekasi 2023 sebesar 2,35 persen dan indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,1 – 0,3.
"Dari hasil analisa kami, sudah dapat memastikan dia (Raden Gani) pegang kekuasaan karena situasi, bukan karena Layak dan tidak Lewat proses pematangan secara alami bahwa Pemerintahan Kota Bekasi di kepemimpinan Pj. Raden Gani, Walikota Bekasi memang sudah Gagal.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024. Tercatat dengan kenaikan 3,59 persen, UMK Kota Bekasi merupakan yang tertinggi menjadi Rp 5.343.430 atau naik Rp 185.181,80 per bulan. [■]
