Figur Paling Pantas Duduki Posisi Ketua Umum Golkar
Bekasi, dobeldobel.comFungsionaris DPP Golkar, Aartje Loppies, Sabtu pagi, 11 Juli 2009 mengeluarkan pernyataan kepada dobeldobel.com bahwa sekarang ini yang paling tepat untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah Aburizal Bakrie. Menurut pendapatnya, Aburizal Bakrie adalah salah seorang putra bangsa utama yang cukup dikenal luas dan dapat diterima bagi seluruh warga partai berlambang pohon beringin ini, demikian komentar Aartje tentang Aburizal yang termasuk salah satu pengusaha konglomerat Indonesia.
Sementara wacana yang berkembang bahwa ada dua kubu untuk memperebutkan pimpinan kepengurusan pusat Partai Golkar, yakni kubu AAA yang terdiri dari Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum, Agung Laksono selaku Sekjen dan Akbar Tanjung selaku Wanhat (Dewan Penasehat). Sementara Kubu lainnya adalah SSJ, Surya Paloh sebagai Ketua Umum, Siswono Yudohusodo dan JK sebagai Wanhat.
Aartje juga melihat dalam beberapa hal, yang pertama adalah sumbangsih Aburizal kepada bangsa Indonesia termasuk yang sangat luar biasa dan di samping itu loyalitas Aburizal Bakrie yang juga dikenal masih cukup tinggi kepada partai. Belum pernahnya Aburizal membuat masalah internal partai semakin menguatkan posisinya untuk bisa menjadi ketua Umum partai Golkar.
Belajar dari sejarah perjalanan partai Golkar yang memang dikenal kedekatannya dengan penguasa yang sedang memimpin bahkan terkadang identik dengan partainya penguasa dalam setiap manuver politik dan suksesi kepemimpinan tingkat tinggi, maka ketika ditanya tentang apakah faktor kedekatan Aburizal Bakrie dalam tugasnya sebagai menteri kabinet maupun secara pribadi dengan SBY, langsung dibantah tegas oleh Aartje Loppies, "Ini tidak bisa hanya dikaitkan karena Aburizal dekat baik secara pribadi dengan SBY, kan kebetulan saja dia adalah salah satu fungsionaris partai yang ditunjuk menjadi menterinya sang presiden."
Aartje, dikenal sebagai fungsionaris partai Golkar yang sangat vokal ini menambahkan, pilihan terhadap sosok Aburizal karena kiprahnya selama ini kepada partai dianggap bisa mengembangkan dan membesarkan partai.
Hal serupa juga disampaikan oleh Hj. Imas Aryumningsih, seorang Ketua SOKSI dan fungsionaris Golkar di tingkat daerah Subang, "Kemungkinan Aburizal Bakrie dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar sangat besar, namun begitu saya secara pribadi khususnya berharap siapapun yang akan menjadi Ketua Umum maka harapannya adalah bukan orang yang terlalu sibuk dengan urusan pribadi dan pekerjaan baik itu tugas negara maupun pekerjaan yang di luar kepentingan partai. Saya mencontohkan masa Akbar Tandjung sebagai pemimpin yang memfokuskan diri untuk membesarkan partai. Saya tidak berharap Golkar menjadi terbengkalai karena pimpinan umumnya sibuk dengan urusan selain bagaimana membesarkan partai. Ini demi kelanjutan eksistensi dan masa depan Partai Golkar, imbuh wanita pengusaha besar dari Subang.Adapun nama-nama fungsionaris petinggi partai lainnya, seperti Agung Laksono dan Syamsul Mu'arif mempunyai kans yang sama untuk jadi bagian dari pimpinan tertinggi di partai Kuning ini, ungkap Hj. Imas Aryumningsih saat dihubungi melalui telpon selular. Agung Laksono yang kini masih menjadi Ketua DPR RI memang punya kriteria dasar yang bisa dijadikan alasan untuk terpilihnya ia menjadi salah satu kandidat Sekjen. Sedangkan Syamsul Mu'arif Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI (Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia) yang juga Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Bidang Organisasi Kaderisasi dan Kekaryaan (OKP) SOKSI mempunyai kiprah yang tak kalah dibandingkan nama kandidat lain untuk posisi salah satu Ketua DPP. Sedangkan nama Siswono Yudohusodo mencuat jadi kandidat Sekjen dijajarkan dengan Surya Paloh sebagai Ketua Umumnya.
Wacana dipercepatnya Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golkar dengan agenda mengganti ketua umumnya, Jusuf Kalla (JK), terus bergulir. Bahkan, JK disebut-sebut telah memberikan sinyal setuju untuk agenda politik tersebut. Hal itu dikatakan oleh beberapa elite DPP ketika dihubungi beberapa media massa kemarin Jum'at (10/7). Sayang, beberapa di antara mereka keberatan jika namanya dipublikasikan, hanya Aartje Loppies yang mau mengatakannya secara blak-blakan kepada dobeldobel.com, bahwa suksesi kemungkinan besar jatuh ke tangan Aburizal Bakrie, jika dibandingkan kandidat lain.
Kamis lalu, dua hari setelah JK dinyatakan kalah menurut versi quick count dalam Pilpres 2009, sejumlah pengurus DPP dan dewan pimpinan daerah (DPD) datang ke Kantor Wapres. Mereka menemui JK untuk kembali mengomunikasikan agenda munas. ”Intinya, beliau (JK, Red) sangat objektif membesarkan Golkar ke depan dan mempersilahkan untuk segera diarahkan ke rapimnas,” ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Laode Ridwan Bae setelah pertemuan informal di Kantor Wapres, Jakarta, (9/7) kepada wartawan.
Adapun kandidat Ketua Umum Partai Golkar yang bergulir ke permukaan ada beberapa nama mulai dari Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Agung Laksono, termasuk Syamsul Mu'arif.
Aburizal Bakrie Didukung 500 DPD
Para elit Partai Golkar sendiri menjadikan ucapan Jusuf Kalla, yang mengatakan akan pulang kampung bila kalah dalam pertarungan Pilpres 8 Juli lalu, untuk mendesak agar segera dilakukan pergantian pucuk pimpinan di partai warisan Orde Baru itu.
”Pernyataan Pak JK bahwa akan pulang kampung jika kalah, membuat politik di internal Partai Golkar begitu dinamis. Eskalasinya begitu cepat,” ujar Ketua DPP PG, Leo Nababan kepada wartawan, Jumat (10/7).
Leo mengakui, belakangan ini sudah mulai ada pengumpulan aspirasi dari seluruh pengurus Golkar di tingkat daerah menyangkut perlu tidaknya dilakukan percepatan agenda musyawarah nasional (Munas). Secara normatif, Munas sebenarnya sudah dijadwalkan paling lambat Desember 2009.
Dijelaskan Leo, ada dua kubu yang siap untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar. Pertama yang biasa disebut kubu AAA, yakni Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung. Kubu kedua, yang dimotori Surya Paloh (SP).
Leo mengatakan, ada dua skenario untuk melakukan pergantian kepemimpinan tertinggi Golkar.
Pertama, mendorong agar JK secara legowo mau menyatakan mengundurkan diri. Cara ini lebih baik agar soliditas partai tetap terjaga, tidak terjadi perpecahan di tubuh Golkar. “Artinya, jangan paksa Pak JK untuk turun. Lebih baik beliau turun dengan legowo. Kita beri karpet merah untuk beliau turun. Kalau ini ditempuh, maka tidak akan ada yang merasa tercederai,” ujar Leo.
Kalau mekanisme ini yang terjadi, maka yang ada nantinya adalah Munas dipercepat, bukan musyawarah luar biasa (Munaslub). Skenario kedua, bila ternyata JK tidak mau legowo mengundurkan diri, maka terpaksa akan digelar Munaslub. “Jadi, hal ini akan dipaksakan bila Pak JK tidak legowo untuk turun. Soal siapa nanti yang menang, apakah kubu SP atau AAA, biar Munaslub yang menentukan,” ujar anggota koordinator wilayah (Korwil) Sumut DPP Golkar itu.
Saat dimintai ketegasan, apakah dengan demikian dirinya pendukung kelompok yang menghendaki percepatan penggantian JK, Leo menjawab, pada prinsipnya dirinya menjunjung tinggi konstitusi partai, dimana pergantian kepemimpinan digelar melalui Munas yang sudah terjadwal. “Tapi kita juga ingat jargon Pak JK, lebih cepat lebih baik. Kalau itu bisa dilakukan, kenapa tidak?” ujarnya.
Dorongan mempercepat musyawarah nasional (munas) di internal Partai Golkar tak terbendung lagi.
Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla pun disebut telah mempersilahkan percepatan pelaksanaan forum tertinggi di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Kemarin, dua hari setelah JK dinyatakan kalah dalam pilpres 2009 oleh hasil quick count, sejumlah pengurus DPP dan dewan pimpinan daerah (DPD) menemui JK untuk kembali mengkomunikasikan hal itu. “Intinya, beliau (JK, Red) sangat obyektif membesarkan Golkar ke depan, dan mempersilahkan untuk segera diarahkan ke Rapimnas,” ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Laode Ridwan Bae, usai pertemuan informal, di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin (10/7).
Rapimnas itulah yang merupakan pintu masuk menuju pelaksanaan Munas. Namun, menurut Ridwan Bae, agenda Rapimnas yang akan diikuti DPP dan DPD I ini masih belum disusun. Rapat pleno DPP yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan akan membahasnya terlebih dulu. “Tapi, tak akan lepas dari upaya konsolidasi partai pasca pilpres,” tambahnya.
Menurut Ridwan, dalam rapimnassus akan disepakati hal-hal di tingkat nasional, mulai dari DPD I, dan ormas-ormas Golkar. Juga akan dibicarakan langkah-langkah Golkar ke depan.
“Apa yang harus dilakukan untuk pemenangan Pemilu 2014 nanti, karena Golkar tidak boleh berada di tingkat bawah terus. Kami berharap kami mampu mengembalikan kemenangan Golkar, dari yang terendah menjadi pemenang 2014,” ujarnya.
Ridwan juga mengatakan JK sudah tidak memiliki peluang untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ridwan Bae memastikan bahwa kandidat calon ketua umum DPP Partai Golkar yang terkuat dalam musyawarah nasional (Munas) dalam waktu dekat ini adalah Aburizal Bakrie, yang juga Menko Kesra.
Setidaknya, Ical—begitu ia akrab dipanggil—didukung oleh lebih dari 500 DPD Tingkat I Provinsi dan Tingkat II Kabupaten. Pesaingnya yang kuat disebut-sebut Surya Paloh, Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) Partai Golkar.
Menurut Ridwan Bae, yang ditanya pers seusai bertemu dan makan siang bersama dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla dan jajaran pengurus Partai Golkar lainnya di Istana Wapres, Jumat (10/7), meskipun diakui jarang turun ke bawah (akar rumput) di daerah, diakui Aburizal Bakrie mempunyai kedekatan dengan seluruh kader.
“Dia juga punya pengalaman yang bisa dipertanggungjawabkan, selain juga memiliki integritas dan keikhlasan terhadap organisasi,” tambah Ridwan. Ridwan menambahkan, Ical tak ingin menawarkan diri untuk duduk di kabinet dan dia hanya mau berkonsentrasi diri untuk sepenuhnya memimpin Partai Golkar.
Ditanya, apakah dukungan dari 500 DPD Tingkat I dan Tingkat II ke Ical karena adanya politik uang, Ridwan membantah. “Bang Ical tidak datang bawa-bawa uang, akan tetapi datang membawa program dan janji kemajuan masa depan,” tangkisnya.
Ditanya lagi mengapa Ical yang diakui jarang turun ke daerah, tetapi bisa didukung oleh banyak daerah, Ridwan berkata lagi, “Itu karena spontanitas yang datang dari berbagai kabupaten dan provinsi. Bahwa ada kelompok tersendiri yang melakukan komunikasi, itu bukan hal yang mustahil.”
Ridwan juga membantah kalau Ical yang berpeluang jadi ketua umum (Ketum) Partai Golkar didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, menjawab pertanyaan pers, Ridwan mengakui, posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua Wanhat Golkar, Ical Ketum Golkar, dan Agung Laksono sebagai Sekjen Partai Golkar.
Sementara itu, diperoleh informasi, pesaing lainnya yang akan maju adalah Kalla sebagai Ketua Wanhat, Surya Paloh Ketum Golkar, dan Siswono Judohusodo sebagai Sekjen.
Pada salah satu kesempatan debat, JK pernah mengatakan, akan pulang kampung jika kalah dalam pilpres nanti. “Pak JK adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia bicarakan,” ujar juru bicara tim sukses JK-Wiranto, Indra J. Piliang, di Gedung DPD, Senayan, kemarin kepada wartawan.
Sidik Rizal
---------------------------------------------------------------
Berita terkait:
JK Legowo Munas DipercepatSurya Paloh dan Ical Bersaing
JAKARTA - Dorongan mempercepat musyawarah nasional (munas) di internal Partai Golkar tak terbendung lagi. Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla pun disebut telah mempersilakan percepatan pelaksanaan forum tertinggi di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Kemarin, dua hari setelah JK dinyatakan kalah dalam pilpres 2009 oleh hasil quick count, sejumlah pengurus DPP dan dewan pimpinan daerah (DPD) menemui JK untuk kembali mengkomunikasikan hal itu. "Intinya, beliau (JK, Red) sangat objektif membesarkan Golkar ke depan, dan mempersilakan untuk segera diarahkan ke Rapimnas," ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Laode Ridwan Bae, usai pertemuan informal, di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin (10/7).
Rapimnas itu lah yang merupakan pintu masuk menuju pelaksanaan munas. Namun, menurut Ridwan Bae, agenda rapimnas yang akan diikuti DPP dan DPD I ini masih belum disusun. Rapat pleno DPP yang akan dilaksanakan beberapa hari kedepan akan membahasnya terlebih dulu. "Tapi, tak akan lepas dari upaya konsolidasi partai pasca pilpres," tambahnya.
Seperti telah diberitakan, mantan Ketua Umum Golkar yang mulai menggulirkan percepatan munas tersebut. Dari agenda seharusnya dilaksanakan Desember 2009, didorong untuk diajukan menjadi Oktober 2009.
Upaya percepatan tersebut diduga kuat berhubungan dengan posisi politik Golkar pasca kekalahan pasangan JK-Wiranto yang mereka usung. Apakah akan menjadi oposisi atau berbelok masuk dalam barisan pemerintahan SBY-Boediono.
Ketua umum terpilih saat munas tersebut akan sangat menentukan arah politik partai mendatang. "Kebutuhan kami memang untuk menata kembali Golkar untuk menghadapi (pemilu) 2014," lanjut Ridwan Bae, kembali.
Hingga kemarin, terdapat dua kandidat calon ketua umum yang akan bertarung. Yaitu, anggota Dewan Penasehat Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Penasehat Surya Paloh.
Ical -panggilan akrab Aburizal- dianggap sejumlah pihak lebih dekat dengan kubu SBY. Sebaliknya, Surya Paloh justru dikenal lebih dekat dengan PDIP yang selama hampir lima tahun lalu memilih menjadi menjadi partai oposisi pemerintahan SBY-Kalla.
"Kalau yang paling besar, insya Allah adalah Aburizal Bakrie," dukung Ridwan Bae, secara terbuka. Dia mengklaim, sudah hampir 500 dari seluruh DPD kabupaten/kota dan provinsi yang yang sudah memberikan dukungan ke menko kesra di kabinet Indonesia bersatu itu.
Sebab, kata dia, Ical memiliki pengalaman dan kedekatan dengan seluruh kader Golkar. Bahkan, Ical juga sudah berjanji hanya akan fokus mengurus Golkar selama 5 tahun mendatang. Dia tak akan memposisikan diri untuk berada dalam kabinet lagi. "Sekalipun diminta SBY, dia sudah menyatakan tidak akan masuk lagi," belanya.
Tidak hanya ketua umum, paket kepemimpinan Golkar 5 tahun lagi juga sudah mulai berkembang. Di kubu Ical, Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono berada dalam satu paket. Nantinya, Agung akan menjadi sekretaris jenderal, sedangkan Akbar akan menjabat ketua Dewan Penasehat. "Pembagian seperti itu merupakan keinginan para pengurus daerah," pungkas Ridwan Bae.
Di kubu Surya Paloh, JK dan Siswono Yudhohusodo berada dalam satu paket. JK diproyeksikan menjadi ketua dewan penasehat dan Siswono menjadi Sekjennya.
Penolakan figur Ical itu disampaikan secara tersirat oleh Ketua DPP Partai Golkar Iskandar Mandji. Kata dia, Ical bukan satu-satunya figur yang pantas menjadi ketua umum. Golkar, imbuh politisi yang dikenal dekat dengan Surya Paloh itu, punya banyak stok kader yang sekelas ketua umum. "Kader Golkar banyak yang bisa jadi ketua umum," katanya di Jakarta kemarin.
Lantas, siapa yang layak. Kata Iskandar, Surya Paloh adalah salah satu nama yang layak menjadi ketua umum. Sebab, politisi yang juga bos media itu sudah terbukti loyalitasnya pada partai warisan Orde Baru itu. Dia juga tidak memiliki catatan buruk terhadap komitmen kepartaian. "Beliau sudah 40 tahun di Golkar. Bisa saja dia jadi ketua umum," katanya.
Bahkan, saat JK mencalonkan diri menjadi capres kemarin pun, Surya Paloh aktif mendukung. Itu jelas berbeda dengan sejumlah kader lainnya yang tak sepenuhnya mendukung pencalonan itu. "Pencalonan Pak JK di pilpres kemarin itu kan sejarah bagi Golkar, kok elit partai ke sana kemari seperti tidak punya komitmen," katanya tanpa menyebut siapa saja nama elit politik yang membandel itu. Pernyataan Iskandar itu tentu mengarah pada Ical dan Agung yang lebih dekat ke kubu SBY-Boediono.
Bagaimana dengan wacana JK menjadi Ketua Dewan Penasehat dan Siswono Yudhohusodo menjadi Sekjen. Iskandar enggan berkomentar lebih jauh. Namun, dia tetap memberi sinyal positif. Menurut dia, bisa saja JK dipilih untuk menempati jabatan itu. Komitmennya terhadap partai tak diragukan lagi. Namun, kata Iskandar, itu tetap harus melalui mekanisme organisasi. "Itu terserah munas," katanya.
JK Tak Ikut Berebut Ketua Umum
Pada salah satu kesempatan debat, JK pernah mengatakan, akan pulang kampung jika kalah dalam pilpres nanti. "Pak JK adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia bicarakan," ujar juru bicara tim sukses JK-Wiranto, Indra J. Piliang, di Gedung DPD, Senayan, kemarin.
Menurut dia, jika hasil KPU nanti benar-benar menyatakan JK-Wiranto kalah, maka politisi asal Makassar itu akan menarik diri dari sejumlah jabatan politik strategis seperti saat ini. "Ya, pulang kampung itu," tandasnya.
Namun, Indra menambahkan, kalau pengertian kata pulang kampung itu tetap bisa diartikan menjadi dua pengertian. Yakni, pulang kampung dalam arti yang sebenarnya, atau bisa diartikan dengan makna yang lain. Misalnya, akan kembali ke habitat awalnya sebagai seorang pebisnis. "Atau mungkin juga tetap terlibat di dunia politik, tetapi hanya sebatas supervisor atau penasihat saja," ujar mantan peneliti CSIS itu.
Soal rencana munas, Indra menyatakan, sejak awal JK sudah tidak berniat untuk kembali menjadi ketua umum. Menurut dia, JK akan lebih banyak berkonsentrasi di bidang pendidikan dan perdamaian. "Sudah hampir pasti, beliau tidak akan maju," katanya.
Kemarin, untuk pertama kalinya usai pelaksanaan pilpres, JK kembali masuk kantor sebagai wapres. Namun, tidak banyak aktivitas yang tampak dilakukannya. Beberapa tokoh dan rekan yang dikenal dekat dengannya turut mendampingi saat salat Jumat. Diantaranya, Ketua Tim Sukses JK-Wiranto Fahmi Idris, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PDK Ryaas Rasyid, politisi Golkar Ferry Mursydan Baldan, dan beberapa lainnya.(dyn/aga)
------------------------------------------------------------------------------------
http://www.radarjogja.co.id
Rapimnas Dulu sebelum Ganti JK
Surya Paloh-Aburizal Bakrie Bersaing di Munas Golkar
JAKARTA - Wacana Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golkar dipercepat dengan agenda mengganti ketua umumnya, Jusuf Kalla (JK), terus bergulir.
Bahkan, JK disebut-sebut telah memberikan sinyal setuju untuk agenda politik tersebut.
Hal itu dikatakan oleh beberapa elite DPP ketika dihubungi koran ini kemarin (10/7). Sayang, beberapa di antara mereka keberatan jika namanya dikorankan.
Kemarin, dua hari setelah JK dinyatakan kalah menurut versi quick count dalam Pilpres 2009, sejumlah pengurus DPP dan dewan pimpinan daerah (DPD) datang ke Kantor Wapres. Mereka menemui JK untuk kembali mengomunikasikan agenda munas. ”Intinya, beliau (JK, Red) sangat objektif membesarkan Golkar ke depan dan mempersilahkan untuk segera diarahkan ke rapimnas,” ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Laode Ridwan Bae setelah pertemuan informal di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Rapimnas itulah yang merupakan pintu masuk menuju pelaksanaan munas. Namun, menurut Ridwan Bae, agenda rapimnas yang akan diikuti DPP dan DPD I itu masih belum disusun. Rapat pleno DPP yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan membahas soal itu terlebih dulu. ”Tapi, tidak akan lepas dari upaya konsolidasi partai pascapilpres,” tambahnya.
Pernah diberitakan bahwa sosok yang pertama menggulirkan percepatan munas tersebut adalah mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Agenda yang seharusnya dilaksanakan Desember 2009 didorong untuk dimajukan ke Oktober 2009, sebelum pelantikan presiden baru.
Upaya percepatan tersebut diduga berhubungan dengan posisi politik Golkar setelah kekalahan pasangan JK-Wiranto. Pilihannya, akan menjadi oposisi atau berbelok masuk dalam barisan pemerintahan SBY-Boediono.
Ketua umum terpilih saat munas tersebut akan sangat menentukan arah politik partai mendatang. ”Kebutuhan kami memang untuk menata kembali Golkar untuk menghadapi (pemilu) 2014,” tambah Ridwan Bae.
Hingga kemarin, terdapat dua kandidat calon ketua umum yang akan bertarung. Mereka adalah Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh dan anggota Dewan Penasehat Aburizal Bakrie.
Ical –panggilan akrab Aburizal– dianggap sejumlah pihak lebih dekat dengan kubu SBY. Sebaliknya, Surya Paloh justru dikenal lebih dekat dengan PDIP yang selama hampir lima tahun lalu memilih menjadi oposisi pemerintahan SBY-Kalla.
”Kalau yang paling besar, insya Allah, adalah Aburizal Bakrie,” ujar Ridwan. Dia mengklaim, sudah hampir 500 di antara seluruh DPD kabupaten/kota dan provinsi yang yang memberikan dukungan ke Menko Kesra di Kabinet Indonesia Bersatu itu.
Sebab, kata dia, Ical memiliki pengalaman dan kedekatan dengan seluruh kader Golkar. Bahkan, Ical juga sudah berjanji hanya akan fokus mengurus Golkar selama lima tahun mendatang. Dia tidak akan memosisikan diri untuk berada dalam kabinet lagi. ”Sekalipun diminta SBY, dia sudah menyatakan tidak akan masuk lagi,” katanya.
Tidak hanya ketua umum, paket kepemimpinan Golkar untuk lima tahun nanti juga sudah mulai berkembang. Di kubu Ical, Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono berada dalam satu paket. Nanti Agung akan menjadi sekretaris jenderal, sedangkan Akbar akan menjabat ketua dewan penasihat. ”Pembagian seperti itu merupakan keinginan para pengurus daerah,” kata Ridwan.
Di kubu Surya Paloh, JK dan Siswono Yudhohusodo berada dalam satu paket. JK diproyeksikan menjadi ketua dewan penasehat, sedangkan Siswono sekretaris jenderal.
Penolakan figur Ical itu disampaikan secara tersirat oleh Ketua DPP Partai Golkar Iskandar Mandji. Kata dia, Ical bukan satu-satunya figur yang pantas menjadi ketua umum. ’’Banyak kader Golkar yang bisa jadi ketua umum,’’ kata politikus yang dikenal dekat dengan Surya Paloh itu di Jakarta kemarin.
Lantas, siapa yang layak? Surya Paloh, menurut Iskandar, adalah salah seorang nama yang layak menjadi ketua umum. Sebab, loyalitasnya pada partai warisan Orde Baru itu sudah terbukti. Politikus yang juga bos media itu juga tidak memiliki catatan buruk terhadap komitmen kepartaian. ’’Beliau sudah 40 tahun di Golkar. Bisa saja dia jadi ketua umum,’’ ujarnya.
Bahkan, saat JK mencalonkan diri menjadi capres kemarin pun, Surya Paloh aktif mendukung. Itu jelas berbeda dengan sejumlah kader lain yang tidak sepenuhnya mendukung pencalonan itu. ’’Pencalonan Pak JK di pilpres kemarin itu kan sejarah bagi Golkar, kok elite partai ke sana kemari seperti tidak punya komitmen,’’ ungkapnya tanpa menyebut nama-nama elite politik Golkar yang membandel itu. Pernyataan Iskandar tersebut tentu mengarah pada Ical dan Agung yang lebih dekat ke kubu SBY-Boediono.
Bagaimana soal wacana JK menjadi ketua dewan penasihat dan Siswono Yudhohusodo menjadi Sekjen? Iskandar enggan berkomentar lebih jauh. Namun, dia memberikan sinyal positif. Menurut dia, bisa saja JK dipilih untuk menempati jabatan itu. Komitmennya terhadap partai tidak diragukan. Namun, tambahnya, itu tetap harus melalui mekanisme organisasi. ’’Itu terserah munas,’’ katanya.
JK Tak Ikut Berebut Ketua Umum
Pada salah satu kesempatan debat, JK pernah mengatakan akan pulang kampung jika kalah dalam pilpres nanti. ”Pak JK adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia bicarakan,” ujar Indra J. Piliang, juru bicara tim sukses JK-Wiranto, di gedung DPD Golkar, Senayan, kemarin.
Menurut dia, jika hasil KPU nanti benar-benar menyatakan JK-Wiranto kalah, politikus asal Makassar itu akan menarik diri dari sejumlah jabatan politik strategis seperti saat ini. ”Ya, pulang kampung itu,” tandasnya.
Namun, Indra menambahkan, ”pulang kampung” itu tetap bisa dimaknai dalam dua pengertian. Yakni, pulang kampung dalam arti yang sebenarnya atau bisa diartikan dengan makna yang lain. Misalnya, akan kembali ke habitat awalnya sebagai seorang pebisnis. ”Atau mungkin juga tetap terlibat di dunia politik, tetapi hanya sebatas supervisor atau penasihat,” ujar mantan peneliti CSIS itu.
Soal rencana munas, Indra menyatakan, sejak awal JK sudah tidak berniat untuk kembali menjadi ketua umum. Menurut dia, JK akan lebih banyak berkonsentrasi di bidang pendidikan dan perdamaian. ”Sudah hampir pasti, beliau tidak akan maju,” katanya.
Kemarin, untuk yang pertama setelah pilpres, JK kembali masuk kantor sebagai Wapres. Namun, tidak banyak aktivitas yang tampak dilakukannya. Beberapa tokoh dan rekan yang dikenal dekat dengan dia turut mendampingi saat salat Jumat. Mereka, antara lain, Ketua Tim Sukses JK-Wiranto Fahmi Idris, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PDK Ryaas Rasyid, dan politikus Golkar Ferry Mursydan Baldan. (dyn/aga/kum)
Hal itu dikatakan oleh beberapa elite DPP ketika dihubungi koran ini kemarin (10/7). Sayang, beberapa di antara mereka keberatan jika namanya dikorankan.
Kemarin, dua hari setelah JK dinyatakan kalah menurut versi quick count dalam Pilpres 2009, sejumlah pengurus DPP dan dewan pimpinan daerah (DPD) datang ke Kantor Wapres. Mereka menemui JK untuk kembali mengomunikasikan agenda munas. ”Intinya, beliau (JK, Red) sangat objektif membesarkan Golkar ke depan dan mempersilahkan untuk segera diarahkan ke rapimnas,” ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Laode Ridwan Bae setelah pertemuan informal di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Rapimnas itulah yang merupakan pintu masuk menuju pelaksanaan munas. Namun, menurut Ridwan Bae, agenda rapimnas yang akan diikuti DPP dan DPD I itu masih belum disusun. Rapat pleno DPP yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan membahas soal itu terlebih dulu. ”Tapi, tidak akan lepas dari upaya konsolidasi partai pascapilpres,” tambahnya.
Pernah diberitakan bahwa sosok yang pertama menggulirkan percepatan munas tersebut adalah mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Agenda yang seharusnya dilaksanakan Desember 2009 didorong untuk dimajukan ke Oktober 2009, sebelum pelantikan presiden baru.
Upaya percepatan tersebut diduga berhubungan dengan posisi politik Golkar setelah kekalahan pasangan JK-Wiranto. Pilihannya, akan menjadi oposisi atau berbelok masuk dalam barisan pemerintahan SBY-Boediono.
Ketua umum terpilih saat munas tersebut akan sangat menentukan arah politik partai mendatang. ”Kebutuhan kami memang untuk menata kembali Golkar untuk menghadapi (pemilu) 2014,” tambah Ridwan Bae.
Hingga kemarin, terdapat dua kandidat calon ketua umum yang akan bertarung. Mereka adalah Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh dan anggota Dewan Penasehat Aburizal Bakrie.
Ical –panggilan akrab Aburizal– dianggap sejumlah pihak lebih dekat dengan kubu SBY. Sebaliknya, Surya Paloh justru dikenal lebih dekat dengan PDIP yang selama hampir lima tahun lalu memilih menjadi oposisi pemerintahan SBY-Kalla.
”Kalau yang paling besar, insya Allah, adalah Aburizal Bakrie,” ujar Ridwan. Dia mengklaim, sudah hampir 500 di antara seluruh DPD kabupaten/kota dan provinsi yang yang memberikan dukungan ke Menko Kesra di Kabinet Indonesia Bersatu itu.
Sebab, kata dia, Ical memiliki pengalaman dan kedekatan dengan seluruh kader Golkar. Bahkan, Ical juga sudah berjanji hanya akan fokus mengurus Golkar selama lima tahun mendatang. Dia tidak akan memosisikan diri untuk berada dalam kabinet lagi. ”Sekalipun diminta SBY, dia sudah menyatakan tidak akan masuk lagi,” katanya.
Tidak hanya ketua umum, paket kepemimpinan Golkar untuk lima tahun nanti juga sudah mulai berkembang. Di kubu Ical, Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono berada dalam satu paket. Nanti Agung akan menjadi sekretaris jenderal, sedangkan Akbar akan menjabat ketua dewan penasihat. ”Pembagian seperti itu merupakan keinginan para pengurus daerah,” kata Ridwan.
Di kubu Surya Paloh, JK dan Siswono Yudhohusodo berada dalam satu paket. JK diproyeksikan menjadi ketua dewan penasehat, sedangkan Siswono sekretaris jenderal.
Penolakan figur Ical itu disampaikan secara tersirat oleh Ketua DPP Partai Golkar Iskandar Mandji. Kata dia, Ical bukan satu-satunya figur yang pantas menjadi ketua umum. ’’Banyak kader Golkar yang bisa jadi ketua umum,’’ kata politikus yang dikenal dekat dengan Surya Paloh itu di Jakarta kemarin.
Lantas, siapa yang layak? Surya Paloh, menurut Iskandar, adalah salah seorang nama yang layak menjadi ketua umum. Sebab, loyalitasnya pada partai warisan Orde Baru itu sudah terbukti. Politikus yang juga bos media itu juga tidak memiliki catatan buruk terhadap komitmen kepartaian. ’’Beliau sudah 40 tahun di Golkar. Bisa saja dia jadi ketua umum,’’ ujarnya.
Bahkan, saat JK mencalonkan diri menjadi capres kemarin pun, Surya Paloh aktif mendukung. Itu jelas berbeda dengan sejumlah kader lain yang tidak sepenuhnya mendukung pencalonan itu. ’’Pencalonan Pak JK di pilpres kemarin itu kan sejarah bagi Golkar, kok elite partai ke sana kemari seperti tidak punya komitmen,’’ ungkapnya tanpa menyebut nama-nama elite politik Golkar yang membandel itu. Pernyataan Iskandar tersebut tentu mengarah pada Ical dan Agung yang lebih dekat ke kubu SBY-Boediono.
Bagaimana soal wacana JK menjadi ketua dewan penasihat dan Siswono Yudhohusodo menjadi Sekjen? Iskandar enggan berkomentar lebih jauh. Namun, dia memberikan sinyal positif. Menurut dia, bisa saja JK dipilih untuk menempati jabatan itu. Komitmennya terhadap partai tidak diragukan. Namun, tambahnya, itu tetap harus melalui mekanisme organisasi. ’’Itu terserah munas,’’ katanya.
JK Tak Ikut Berebut Ketua Umum
Pada salah satu kesempatan debat, JK pernah mengatakan akan pulang kampung jika kalah dalam pilpres nanti. ”Pak JK adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia bicarakan,” ujar Indra J. Piliang, juru bicara tim sukses JK-Wiranto, di gedung DPD Golkar, Senayan, kemarin.
Menurut dia, jika hasil KPU nanti benar-benar menyatakan JK-Wiranto kalah, politikus asal Makassar itu akan menarik diri dari sejumlah jabatan politik strategis seperti saat ini. ”Ya, pulang kampung itu,” tandasnya.
Namun, Indra menambahkan, ”pulang kampung” itu tetap bisa dimaknai dalam dua pengertian. Yakni, pulang kampung dalam arti yang sebenarnya atau bisa diartikan dengan makna yang lain. Misalnya, akan kembali ke habitat awalnya sebagai seorang pebisnis. ”Atau mungkin juga tetap terlibat di dunia politik, tetapi hanya sebatas supervisor atau penasihat,” ujar mantan peneliti CSIS itu.
Soal rencana munas, Indra menyatakan, sejak awal JK sudah tidak berniat untuk kembali menjadi ketua umum. Menurut dia, JK akan lebih banyak berkonsentrasi di bidang pendidikan dan perdamaian. ”Sudah hampir pasti, beliau tidak akan maju,” katanya.
Kemarin, untuk yang pertama setelah pilpres, JK kembali masuk kantor sebagai Wapres. Namun, tidak banyak aktivitas yang tampak dilakukannya. Beberapa tokoh dan rekan yang dikenal dekat dengan dia turut mendampingi saat salat Jumat. Mereka, antara lain, Ketua Tim Sukses JK-Wiranto Fahmi Idris, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PDK Ryaas Rasyid, dan politikus Golkar Ferry Mursydan Baldan. (dyn/aga/kum)
